Gresik ~Berangkat dari keprihatinan kondisi Bangsa dan Negara sekarang yg diterpa badai Pandemic Covid 19 dimana telah muncul varian varian baru seperti Delta dan Lambda yang jauh lebih ganas dari pendahulunya dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat sudah tepat bila Pemerintah mengambil langkah PPKM hanya yang disayangkan langkah Pemerintah di sini tidak diiringi solusi yang tepat sasaran sehingga akibatnya Rakyat menjerit tidak kuat menahan tekanan PPKM dan beresiko terjadi benturan kepentingan antara lapar dan aturan
ASMIPA Sebagai organisasi pelaku Wisata Indonesia meski yang saat ini sangat terdampak oleh Pandemi Covid 19 ini tetap mendukung Pemerintah dengan memberikan masukan saran secara terbuka pada Kepala Negara untuk mengambil penyikapan dalam mengatasi penyebaran Covid 19 sekaligus masukan mengatasi kesulitan yang dialami anak bangsa demikian yang disampaikan Ketua Pembina ASMIPA Prof H Muhammad Ashraf PhD pada Ketua Umum ASMIPA dan jajaran pengurus via Zoom
Solusi yang disarankan oleh ASMIPA:
1. ASMIPA mendukung program Pemerintah baik PPKM atau pun bila terpaksa jika darurat bentuk lock Down,
Seharusnya kebijakan yang diambil Pemerintah penguncian wilayah (lockdown) selama 14 hari. Lockdown dinilai lebih efektif menurunkan penyebaran virus corona ketimbang PPKM Darurat yang masih membuka beberapa sektor.
Penasehat , Ketua umum , juga jajaran pengurus dan Anggota ASMIPA sedang mendengarkan arahan dari
Ketua Dewan Pembina ASMIPA Prof H Muhammad Ashraf PhD didampingi Pembina Pusat ASMIPA bp Drs Bambang Ari, H Asrul Husein, H Irham Anwar SH MH dan Bp H Wisnu Suhardjo Bsc SH MH MBL terkait pandemic covid 19 secara online
Sebaiknya Pemerintah jangan coba PPKM Darurat, saya sarankan kalau sama-sama mengakibatkan turunnya (perekonomian) ya pakai lockdown saja sekalian ( imbuh ketua umum ASMIPA) dalam konteks Lockdown, masyarakat dipaksa untuk disiplin 100 persen. Ini akan berjalan dengan baik bila pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan sosial dlm insentif berkala sesuai kemampuan pemerintah ( dengan catatan merata tdk ada pengecualian pada masyarakat mampu atau tdk mampu , karena jika pakai sistem blt dan bansos seperti sebelumnya itu rawan di korupsi “ kenapa saya berstatement sprt itu ? Kenyataan di lapangan banyak aparat/oknum di desa yg tebang pilih hanya keluarga dan kerabat terdekat mereka yang mendapat bantuan tdk merata’ dan jika bansos berbentuk sembako ‘ di sini juga akan rawan kecurangan korupsi ‘ karena sembako susah kita lacak lagi dr isi sembako tersebut
Diskusi pengurus Asmipa dan jajaran penasehat dan ketua DPRD Gresik dengan tema “Dampak covid 19 dan keprihatinan pelaku wisata yg sangat terpuruk kena imbas
Jadi alangkah merata dan adil juga tepat sasaran jika berbentuk tunai dan BLT hanya akan di berikan kepada warga yg siap di Vaksin sebagai reward atau penghargaan Pemerintah atas kesadaran mereka yang sukarela di Vaksin dan sudah di faksin ,dana BLT bisa di berikan saat vaksin saat itu juga’ Jadi disini mengurangi kecurangan2 dan kesempatan untuk korupsi dan akan menarik minat pada warga lainnya untuk segera di Vaksin Stimulus yang diberikan juga harus mencukupi kebutuhan masyarakat selama kebijakan tersebut berlangsung tidak berlebih juga tidak kurang
PPKM darurat sekarang telah diberlakukan kurang efektif dikarenakan masyarakat akan tetap tidak taat peraturan PPKM ‘ sehingga yg terjadi bentrok antara masyarakat dan aparat pemerintah’ kenapa ? Kalau sudah urusan perut lapar dan anak2 harus sekolah ‘ biaya sakit ‘ ditagih debt collector yang tidak kompromi apa tepat pemberlakuan PPKM tanpa insentif dari pemerintah? Akhirnya yg terjadi perang sesama antar warga dan aparat
Cara yg tepat dengan berikan bantuan kepada masyarakat lewat bansos Blt dan hanya buat yg siap di vaksin sebagai tanda terimakasih sudah mendukung program pemerintah ‘Tidak ada alasan lagi berkeliaran diluar rumah,” imbuh ketua umum ASMIPA Umi Kulsum atau yang biasa di sapa Bunda Shofie yang juga Adalah Ketua Bidang Pariwisata SATGAS NAWACITA INDONESIA
2. Jika memang serius untuk segera menuntaskan berhentinya virus covid 19 . Dan lock Down /ppkm berjalan Lancar , alangkah tepatnya jika SPBU dan arus tol yg ditutup “ jadi efektif ‘ tol dan SPBU hanya di peruntukkan untuk kebutuhan esensial dan kritikal ( logistik ‘ dinas kesehatan ‘ dan kebutuhan darurat lainnya ) tp buat masyarakat dan pengusaha di tutup total tdk ada tebang pilih “ jika masih ada yg melayani di luar itu “ SPBU bisa dicabut perijinannya dengan demikian Otomatis jalan akan sepi dan tdk perlu anggaran yg besar buat aparat menjaga PPKM
Dari aparat Kepolisian , Pol PP dan‘TNI di fokuskan untuk jemput bola sosialisasi vaksin ke desa2 bekerja sama dgn karang taruna ‘ agar warganya sadar bahayanya covid 19 dan pentingnya vaksin , dengan memberikan imbalan BLT ‘ saya yakin warga akan sadar berbondong2 untuk di vaksin “ dan mau di lock Down ‘
Vaksin kolektif hingga mencapai ribuan orang justru membahayakan penyebaran covid 19 lebih banyak, Kenapa tidak digencarkan di tiap-tiap desa saja melibatkan Babinsa dan pol PP juga polisi untuk jemput bola ke desa-desa dari sinilah simpati masyarakat terhadap pemerintah akan lebih yakin dan percaya bahwa Pemerintah bersungguh sungguh melindungi Rakyatnya dari pada menjaga jalan dan merazia tempat usaha yg pasti membutuhkan biaya banyak dan rawan gratifikasi dan ahirnya mengurangi simpati masyarakat terhadap pemerintah
Yanh terkadang razia juga terkesan tebang pilih
3. Dari kami seluruh anggota ASMIPA (Astana Mitra Pariwisata ) Komunitas yg paling terdampak dan sudah tidak tahu apa yg mau di makan buat esok hari “ kami siap mendukung penuh program Pemerintah tapi hendaknya tolong kebijakan yg akan di ambil lebih melihat masyarakat di bawah ‘ bukan memberikan peluang terhadap Aparat untuk berkorupsi
4. ASMIPA siap membantu mengedukasi dan memberikan wawasan sesuai PROKES terhadap masyarakat yg belum siap di Vaksin apapun alasannya
5. ASMIPA siap mengawal pengawasan BLT terhadap masyarakat jika dibutuhkan oleh pemerintah
(Red)