HUKUM

Advokat Dilindungi Pasal 16 UU Advokat, Tapi Bukan untuk Kejahatan: Waspada Jika Ada Pungutan Saat Proses Hukum

Pasuruan||LiputanKasus.com – Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan perlindungan hukum kepada seorang advokat, selama menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam membela klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, perlindungan ini tidak berlaku jika advokat menyalahgunakan profesinya untuk tujuan melawan hukum, seperti pemerasan, penipuan, atau suap.imbuhnya Pengacara Hasan Bisri S,H Bunyi lengkap Pasal 16…

Selengkapnya

Kongres Advokat Indonesia Resmi Angkat Advokat Baru di Surabaya, Tegaskan Komitmen Integritas dan Profesionalisme

Surabaya||LiputaKasus.com – Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) kembali mengukuhkan advokat baru melalui Sidang Terbuka dengan agenda Pengangkatan Advokat, yang berlangsung secara khidmat di Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, Sabtu (5/7/2025). Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Presidium DPP KAI, Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA., dan dihadiri para anggota majelis, tamu undangan,…

Selengkapnya

DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Timur Gelar Diskusi Nasional Bahas Implikasi Kewenangan Advokat dalam RUU KUHAP

Surabaya||LiputanKasus.com – 5 Juli 2025 — Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Jawa Timur menyelenggarakan Diskusi Nasional bertema “Implikasi dan Solusi Kewenangan Advokat Berdasarkan RUU KUHAP”, Sabtu (5/7), di Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 17 tahun Kongres Advokat Indonesia. Diskusi nasional ini menghadirkan para pemikir hukum terkemuka, antara lain: Adv. Dr.…

Selengkapnya

Fortrans Minta Kapolres Sikapi Perusahaan Tambang Dan Dana Desa.

Pasuruan//LiputanKasus.com – Setelah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, sejumlah penggiat anti korupsi yang tergabung dalam Forum Transparansi (Fortrans) kembali melakukan audiensi dengan Polres Kab. Pasuruan, terkait permasalahan penegakan hukum, Rabu 25 Juni 2025 lsmail Makky, Koordinator Fortrans Pasuruan Timur, mengatakan ” Berdasarkan Peraturan Menteri ATR dan Tata Ruang No. 11 Tahun 2024, bahwa perusahaan pertambangan yang berada di wilayah…

Selengkapnya

Kuasa Hukum PT LMI Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada PT DPL

Surabaya||Liputankasus.com – Resah dengan adanya berbagai sikap arogansi dan cenderung main hakim sendiri membuat kuasa hukum dari PT Lamongan Marine Industry (LMI), Rio Dedy Heryawan, S.H., M.H., bersama Tomuan Sugianto Hutagaol, S.H., mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap PT Dok Pantai Lamongan (DPL). Gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2025, dengan Register…

Selengkapnya

Polsek Mulyorejo, Lambat Tangani Kasus Penganiayaan Begini Ceritanya

Surabaya||Liputankasus.com – Azhari Irdina Arif warga Gresik keluhkan kinerja pihak Polsek Mulyorejo yang dinilai lambat dalam menangani kasus penganiayaan yang dialaminya. Penganiayaan itu terjadi pada tanggal 25 September 2024 di Cafe Helens dan dilaporkan 07 Oktober 2024 dengan Laporan LP/B/269/X/2024/Jatim Polrestabes Sby/Sek Myrj.Namun, hingga kini kasusnya tak kunjung mendapatkan kepastian. Pelaku penganiayaan itu masih berkeliaran. Akibat penganiayaan tersebut, korban Azhari…

Selengkapnya

Sepanjang 2024, Polri Cegah Peredaran Narkotika Senilai Rp8,6 Triliun

Liputankasus.com –  Sepanjang 2024, Polri berhasil menyelesaikan 36.174 perkara narkotika atau 84,47 persen dari total 42.824 kasus yang telah dilakukan pengungkapan. “Dari seluruh perkara tersebut, kami berhasil menyita barang bukti berbagai jenis narkotika yang siap diedarkan dengan nilai diperkirakan mencapai Rp8,6 triliun. Atas keberhasilan mencegah peredaran barang bukti narkoba tersebut, diperkirakan terdapat 40,4 juta jiwa yang berhasil diselamatkan dari penyalahgunaan…

Selengkapnya

Berikut Kasus Korupsi yang Ditangani Jampidsus selama Periode 2024

Liputankasus.com – Selama periode 2024, ada beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung. Beberapa perkara pun menarik perhatian masyarakat. Beberapa kasus tersebut diantaranya, dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, dengan jumlah kerugian negara senilai Rp300.003.263.938.131. “Dugaan Tindak…

Selengkapnya

Ketidakpastian Hukum di Meja Mahkamah Konstitusi: Perdebatan Panas Pasal KUHAP yang Mengguncang!

    Jakarta||Liputankasus.com – Mahkamah Konstitusi kembali menjadi panggung utama perdebatan hukum yang juga menyita perhatian publik. Perkara Nomor 170/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra, membawa isu ketidakpastian hukum ke tingkat tertinggi. Frasa dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHAP] dinilai menimbulkan multitafsir yang berdampak serius pada hak atas kepastian hukum…

Selengkapnya

Eksepsi Tidak Diterima, Terdakwa Penyalaguna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Bagi Diri Sendiri Mengajukan Uji Materiil PASAL 143 AYAT (2) KUHAP KE MAHKAMAH KONSTITUSI Republik Indonesia

Jakarta||Liputankasus.com ~  I  Gusti  Ngurah  Agung  Krisna  Adi  Putra, seorang Warga  Negara  Indonesia(WNI),telah mengajukan  permohonan  uji  materiil  terhadap  Pasal  143  ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  [KUHAP]  ke Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia. Uji materi  ini  dilakukan  dengan  dukungan Pemberi Bantuan Hukum  dari Yayasan Advokasi Bantuan Hukum  [Yayasan  SIBAKUM], yang dipimpin oleh  Singgih  Tomi  Gumilang,bersama-sama  Rudhy  Wedhasmara,Faisal Wahyudi Wahid  Putra,…

Selengkapnya