Surabaya ||LiputanKasus.com – Viral di tengah masyarakat terkait adanya operasi penindakan terhadap kendaraan yang diduga membawa rokok ilegal di kawasan Tol Suramadu pada Rabu dini hari (10/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi perbincangan publik setelah beredar informasi adanya keterlibatan sejumlah oknum anggota TNI berseragam lengkap dalam proses penghentian dan pemeriksaan kendaraan di jalan umum.
Menanggapi informasi yang beredar, sejumlah pihak mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan dalam pelaksanaan operasi tersebut, terutama apabila melibatkan tindakan penghentian, pemeriksaan, hingga pengamanan kendaraan yang dikendarai oleh masyarakat sipil.
Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Jawa Timur, Imam Arifin, menyampaikan bahwa pihaknya meminta adanya penjelasan resmi dari instansi terkait agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kami meminta adanya transparansi dan penjelasan resmi terkait dasar pelaksanaan operasi tersebut. Masyarakat berhak mengetahui apakah kegiatan itu merupakan operasi gabungan yang memiliki dasar hukum dan surat tugas yang jelas atau tidak,” ujar Imam Arifin.
Menurutnya, apabila operasi tersebut merupakan bagian dari sinergitas antarinstansi dalam rangka pemberantasan peredaran rokok ilegal, maka perlu disampaikan secara terbuka kepada publik mengenai instansi yang terlibat, bentuk keterlibatan masing-masing pihak, serta dasar hukum pelaksanaannya.
“Jangan sampai muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Penjelasan resmi sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar masyarakat memahami tujuan serta mekanisme operasi yang dilakukan,” tambahnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa operasi tersebut dilakukan pada dini hari di kawasan Tol Suramadu terhadap kendaraan yang diduga mengangkut rokok ilegal. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai detail pelaksanaan operasi tersebut.
FRIC Jawa Timur berharap instansi yang berwenang dapat memberikan klarifikasi secara terbuka guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan seluruh tindakan yang dilakukan aparat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, masyarakat menantikan penjelasan resmi terkait kronologi, dasar hukum pelaksanaan operasi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penindakan yang kini menjadi sorotan publik tersebut.
( Biro: Rose )