Polres Bojonegoro Tegaskan Profesionalitas Penanganan Curanmor, (PH) M.A. Bantah Dugaan Setoran dan Ungkap Alasan Medis Penangguhan

Bojonegoro||Liputankasus.com – Pemberitaan mengenai dugaan penerimaan imbalan dalam penanganan perkara pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang ditangani Satreskrim Polres Bojonegoro mendapat klarifikasi dari pihak kepolisian maupun Penasihat Hukum (PH) tersangka berinisial M.A.

Kedua pihak menegaskan bahwa tudingan adanya penyerahan sejumlah uang kepada oknum penyidik hingga dugaan praktik tangkap lepas tidak sesuai dengan fakta yang mereka ketahui. Penanganan perkara tersebut dipastikan tetap berjalan melalui mekanisme dan tahapan hukum yang berlaku.

Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Cipto Dwi Laksana, menjelaskan bahwa penanganan perkara curanmor yang menjadi perhatian dalam pemberitaan tersebut masih berlangsung sesuai prosedur hukum. Ia secara tegas membantah adanya penyidik yang meminta maupun menerima imbalan dalam bentuk apa pun selama proses penanganan perkara.

Sebagai bentuk klarifikasi, Cipto menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga tersangka berinisial M.A. Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, pihak keluarga menyatakan tidak pernah dimintai uang atau imbalan dalam bentuk apa pun oleh penyidik.

“Dalam proses penanganan perkara, kami tegaskan tidak ada penyidik yang menerima imbalan dalam bentuk apa pun dan sekecil apa pun,” tegas AKP Cipto.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyidik saat ini tengah menyelesaikan pemberkasan perkara untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Proses penyidikan masih berjalan sesuai tahapan hukum yang berlaku.

Adapun terkait perkembangan penanganan para terduga, tersangka berinisial D.M. telah dilakukan penahanan. Sementara itu, untuk M.A., penyidik masih menunggu petunjuk dari JPU. Sedangkan B.O. yang diduga berperan sebagai perantara masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penasehat Hukum M.A. Tegaskan Penangguhan Penahanan, Bukan Tangkap Lepas

Klarifikasi juga disampaikan M. Iqbal S.H., selaku Penasihat Hukum pihak M.A. Ia membantah tudingan yang mengaitkan keluarnya M.A. dari tahanan dengan dugaan penyerahan uang kepada oknum kepolisian.

Menurut Iqbal, hal tersebut perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Ia menjelaskan bahwa keluarnya M.A. dari tahanan merupakan bagian dari proses penangguhan penahanan yang diajukan oleh pihak penasihat hukum dan akan dilanjutkan Restorative Justice(RJ), bukan karena adanya transaksi maupun kesepakatan tertentu dengan penyidik.

Pengajuan penangguhan tersebut dan upaya RJ, lanjutnya, didasarkan pada pertimbangan kondisi kesehatan M.A. yang diketahui mengalami stroke. Pihak penasihat hukum mengkhawatirkan kondisi kesehatannya dapat semakin memburuk apabila terus menjalani penahanan tanpa mempertimbangkan kondisi medis yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan kesehatan tersebut, pihak PH mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik. Meski demikian, M.A. tetap berkewajiban mengikuti seluruh tahapan proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, Iqbal menegaskan bahwa menyamakan penangguhan penahanan dengan praktik tangkap lepas merupakan kesimpulan yang tidak tepat apabila tidak didukung fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengutamakan Fakta dan Keberimbangan Informasi

Adanya klarifikasi dari Kasat Reskrim Polres Bojonegoro dan Penasihat Hukum M.A. memberikan penjelasan tambahan terhadap informasi yang sebelumnya berkembang mengenai dugaan penerimaan imbalan dan pelepasan tersangka.

Dalam perspektif jurnalistik, setiap dugaan harus ditempatkan secara proporsional dan tidak serta-merta disimpulkan sebagai fakta sebelum didukung bukti yang terverifikasi. Terlebih, persoalan penangguhan penahanan memiliki mekanisme hukum tersendiri dan tidak dapat langsung disamakan dengan penghentian perkara ataupun pembebasan tersangka dari pertanggungjawaban hukum.

Publik diharapkan dapat mencermati perkembangan perkara berdasarkan fakta, keterangan para pihak, serta proses hukum yang sedang berjalan. Sementara itu, penyelesaian perkara tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum bersama Jaksa Penuntut Umum sesuai tahapan peraturan perundang-undangan.

Klarifikasi ini sekaligus menjadi upaya meluruskan informasi agar tidak terbentuk opini yang mendahului pembuktian, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang mengedepankan asas profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.(Red)

↑
Exit mobile version