Pasuruan ||LiputanKasus.com – Jangan Hanya Menerima Laporan dari Orang-Orang di Sekeliling Anda. Ketika Kebijakan Ini Dijalankan, Bupati yang Bertanggung Jawab atas Kebijakannya, dan Pengusaha Tambang yang Merasakan Langsung Dampaknya
Ada satu pertanyaan yang sampai hari ini rasanya penting untuk disampaikan langsung kepada Bupati Pasuruan.
Pak Bupati, pernahkah duduk satu meja dengan para pengusaha tambang dan mendengarkan sendiri apa yang mereka keluhkan?
Bukan melalui orang dekat. Bukan melalui orang yang konon katanya paling dipercaya. Bukan melalui laporan. Bukan melalui paparan.
Tetapi mendengar langsung dari orang yang setiap hari menjalankan usaha pertambangan di Kabupaten Pasuruan.
Pertanyaan ini penting karena kebijakan yang sedang disiapkan bukan kebijakan kecil. Dampaknya langsung sampai ke lokasi tambang, ke kendaraan pengangkut, dan ke perputaran modal usaha yang selama ini berjalan.
Semuanya mungkin terlihat baik ketika dijelaskan di dalam ruang rapat. Tetapi yang menjalankannya nanti bukan orang-orang yang duduk di ruang rapat itu.
LAPORAN YANG SAMPAI KE MEJA BUPATI BELUM TENTU MENGGAMBARKAN SEMUANYA
FORMAT Pasuruan tidak mengatakan bahwa ada laporan yang sengaja disembunyikan dari Bupati. Bukan itu persoalannya.
Persoalannya sederhana: semakin besar dampak sebuah kebijakan, semakin penting bagi kepala daerah memperoleh gambaran langsung dari pihak yang terdampak.
Karena bisa saja dalam laporan tertulis kalimatnya berbunyi “Sosialisasi telah dilaksanakan.” Tetapi apakah itu berarti seluruh keberatan pengusaha sudah terjawab?
Bisa saja tertulis “Pengusaha mendukung upaya peningkatan PAD.” Tetapi apakah itu berarti mereka menyetujui seluruh mekanismenya?
Bisa saja dilaporkan “Sistem siap dilaksanakan.” Tetapi siap menurut siapa? Siap menurut yang menyusun sistemnya, atau siap menurut yang harus menjalankannya setiap hari di lapangan?
Inilah mengapa Bupati perlu mendengar sendiri.
JANGAN SAMPAI YANG SAMPAI KE TELINGA BUPATI HANYA YANG ENAK DIDENGAR
Biasanya kalimat yang paling mudah disampaikan kepada seorang Bupati adalah kalimat yang paling enak didengar. Padahal sebenarnya dampaknya sangat pahit, bisa jadi sepahit buah kuldi.
“Siap, Pak.”
“Sudah disosialisasikan, Pak.”
“Tidak ada masalah, Pak.”
“Atau misalkan, Pengusaha tambang takut dan pasti nurut, Pak.”
Kalimat terakhir itulah yang paling memprihatinkan. Sebab kalau memang benar ada yang menyampaikan kalimat seperti itu kepada Bupati, maka yang dilaporkan bukan persetujuan. Yang dilaporkan bisa jadi sebuah keinginan membuat pimpinan “senang”, bahkan mungkin sebuah ketakutan untuk bercerita apa adanya.
Dan ketakutan tidak pernah bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa sebuah kebijakan sudah tepat.
Karena itu jangan cukup mendengar laporan bahwa semuanya aman. Tanyakan langsung kepada pengusaha tambangnya: apa masalah Anda, apa yang memberatkan, dan apa yang harus diperbaiki.
Lalu dengarkan jawabannya sampai selesai.
UNDANG SEMUANYA. JANGAN TEBANG PILIH.
FORMAT Pasuruan selalu berpijak pada logika dan keadilan. Pajak tetap harus dibayar. Pengawasan tetap harus dilakukan. Itu tidak perlu diperdebatkan.
Tetapi sebelum kebijakan yang berdampak besar dijalankan penuh, tidak ada salahnya Bupati mengundang para pengusaha tambang. Duduk satu meja. Jangan mengajak orang dekat atau orang kepercayaan dulu. Datanglah sendiri agar informasi yang diterima benar-benar objektif. Buka semua persoalan.
Dan ini bagian yang paling penting: undang semuanya. Jangan tebang pilih.
Jangan hanya yang selama ini dekat. Jangan hanya yang sudah dipastikan akan mengatakan setuju. Jangan hanya yang namanya sudah ada di daftar undangan sejak dulu.
Sebab forum yang pesertanya dipilih terlebih dahulu tidak akan menghasilkan gambaran apa pun selain gambaran yang memang ingin didengar.
Di forum itu, ada beberapa hal selain pajak tambang yang sebaiknya juga ditanyakan sendiri oleh Bupati.
Tanyakan apakah pengusaha benar-benar setuju dengan mekanisme TJSL yang sedang berjalan.
Tanyakan apakah ada anak buah yang kerap datang ke lokasi tambang meminta bantuan untuk kegiatan, untuk hari jadi, untuk tasyakuran kantor, atau dengan dalih apa pun.
Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak nyaman. Tetapi justru pertanyaan yang tidak nyaman itulah yang biasanya tidak pernah sampai ke meja Bupati.
SETELAH MENDENGAR, JELASKAN SECARA TERBUKA
Kalau setelah semuanya didengar Bupati tetap menilai kebijakan tersebut memang sudah tepat, jelaskan alasannya secara terbuka. Masyarakat akan menerima penjelasan yang disampaikan dengan dasar yang jelas.
Sebaliknya, kalau ternyata ada persoalan lapangan yang selama ini belum tergambar secara utuh, masih ada waktu untuk memperbaikinya. Itulah gunanya dialog.
Sebab pada akhirnya, nama Bupati yang melekat pada kebijakan ini.
Pejabat bisa memberikan saran. Tim bisa menyusun masukan yang terdengar menguntungkan. Perangkat daerah bisa membangun sistem.
Tetapi masyarakat tidak akan menyebut nama tim. Masyarakat akan menyebutnya sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bawah kepemimpinan Bupati.
Karena itu, dengarkan juga mereka yang berada di seberang meja. Mereka yang modalnya berputar. Mereka yang menggaji pekerja. Mereka yang membayar pajak. Dan mereka yang akan merasakan langsung setiap perubahan kebijakan.
Pak Bupati, jangan hanya bertanya kepada orang di sekeliling Anda apakah kebijakan ini sudah baik.
Tanyakan juga kepada diri sendiri satu pertanyaan yang jauh lebih sulit: barangkali ada hal-hal penting yang selama ini tidak pernah sampai secara utuh ke meja saya?
FORMAT Pasuruan – Ismail Makky, SE. SH., MM. ( Ketua )
( Daeng )