Jakarta ||LiputanKasus.com — Penandatanganan kerja sama strategis pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura antara Indonesia dan pihak China mendapat sorotan dari Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen.
Moh Hosen mengingatkan pemerintah agar kerja sama investasi tersebut tidak hanya dilihat dari besarnya nilai investasi dan potensi terbukanya lapangan kerja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat Madura, khususnya masyarakat Kabupaten Bangkalan.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang telah merdeka dan memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya alam serta wilayahnya. Karena itu, masuknya investasi asing harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, jangan sampai atas nama investasi justru lahir bentuk penjajahan gaya baru. Dalam artian, tanah dan kekayaan alam Madura hanya dinikmati investor asing, sementara masyarakat lokal menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegas Moh Hosen,” Sabtu (15/08/2026).
Ia menilai pemerintah harus membuka secara transparan mengenai luas lahan yang akan digunakan, status kepemilikan dan peruntukan lahannya, skema kerja sama, berbagai fasilitas yang diberikan kepada investor, hingga manfaat konkret yang akan diterima masyarakat Madura.
KAKI Jatim juga meminta pemerintah memastikan keberadaan kawasan industri tersebut tidak menimbulkan persoalan baru, seperti konflik agraria, kerusakan lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, maupun ketimpangan ekonomi.
“Kalau memang investasi ini membawa kesejahteraan, silakan. Tetapi jangan sampai rakyat Madura hanya mendapatkan dampak lingkungan dan menjadi buruh di tanahnya sendiri. Pemerintah harus menjamin bahwa rakyat menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek investasi,” ujarnya.
Selanjutnya, Moh Hosen juga meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama pemerintah pusat dan Pemkab Bangkalan menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai konsep pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura.
Menurutnya, prinsip investasi harus sederhana: investor boleh datang, industri boleh berkembang, tetapi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tidak boleh tergadaikan.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar investasi asing sampai lupa bahwa Madura juga punya rakyat yang harus dilindungi. Kemajuan ekonomi penting, tetapi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat jauh lebih penting,” pungkasnya. ( Redaksi )
#Presiden Prabowo Subianto
#Mensesneg Hadi Prasetyo
#Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
#Ketua KPK Setyo Budiyanto
#Jaksa Agung Burhanuddin