CakrA muda Indonesia Melakukan aksi demonstrasi di kantor Damkar Surabaya Mendesak APH untuk usut Dugaan Mark up pembelian alat berat pemadam kebakaran di kota Surabaya

Surabaya ||LiputanKasus.com – Organisasi CaKrA Muda Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Selasa (17/11/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pengadaan sejumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Dalam aksi tersebut, CaKrA Muda Indonesia menyoroti dugaan mark up anggaran pengadaan mobil kendaraan pemadam kebakaran, sepeda motor, hingga robot pemadam yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.

Founder CaKrA Muda Indonesia, Abdul Aziz, mendesak aparat penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.

Menurut Abdul Aziz, berdasarkan hasil temuan dan analisis internal CaKrA Muda Indonesia, terdapat sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait pengadaan alat berat dan armada pemadam kebakaran.

Pihaknya juga menduga terdapat penguasaan sejumlah proyek pengadaan alat berat di lingkungan dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan, Dugaan tersebut, menurut CaKrA Muda Indonesia, perlu ditelusuri lebih lanjut oleh lembaga berwenang.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis yang dilakukan CaKrA Muda Indonesia, terdapat indikasi selisih nilai yang diperkirakan mencapai kurang lebih Rp10 miliar dalam pengadaan sarana pemadam kebakaran di Kota Surabaya.

Atas dasar itu, CaKrA Muda Indonesia meminta APH, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian, untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, proses tender, kontrak pengadaan, spesifikasi barang, hingga realisasi pembayaran.

CaKrA Muda Indonesia menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan yang transparan serta profesional. Apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Aksi demonstrasi ini sekaligus menjadi bentuk dorongan agar pengelolaan anggaran daerah, khususnya anggaran pengadaan sarana keselamatan dan penanggulangan kebakaran, dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

CaKrA Muda Indonesia berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan dan temuan yang disampaikan agar persoalan ini memperoleh kejelasan hukum serta tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

( Red )

↑
Exit mobile version